Advertisement
 |
| Bupati Bireuen, Mukhlis, menerima buku “Menjaga Api Demokrasi” dari Koordinator GeRAK Bireuen, Murni M. Nasir, usai audiensi bersama sejumlah elemen sipil di ruang kerja bupati, Selasa (21/4/2026). |
Habaelit.com |Bireuen ,— Pemerintah Kabupaten Bireuen menegaskan keterbukaannya terhadap kritik dan masukan dari masyarakat sipil dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya pada penanganan pascabencana dan layanan publik. Hal itu mengemuka dalam audiensi antara Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis, ST, dengan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK), Selasa (21/4/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja bupati tersebut turut dihadiri perwakilan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Ikatan Persaudaraan Disabilitas (IPD), serta Jurnalis Warga (JW). Sejumlah kepala SKPK juga hadir untuk mendengarkan langsung aspirasi dan masukan yang disampaikan.
Koordinator GeRAK Bireuen, Murni M. Nasir, menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, terutama dana kebencanaan. Ia menilai akses informasi publik perlu diperluas agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran secara terbuka.
Selain itu, GeRAK mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat partisipasi publik dalam proses pembangunan dan menghadirkan forum dialog rutin antara pemerintah dan masyarakat sipil.
“Transparansi anggaran dan keterbukaan informasi adalah kunci membangun kepercayaan publik,” kata Murni.
Isu inklusi sosial juga menjadi perhatian dalam audiensi tersebut. GeRAK meminta agar perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya mendapat ruang lebih luas dalam perencanaan pembangunan serta akses terhadap program pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPKD Bireuen, Muhammad Amrullah, menyatakan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah juga, kata dia, terus meningkatkan akses informasi publik melalui koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
 |
| Audiensi Pemerintah Kabupaten Bireuen bersama GeRAK, HWDI, IPD, dan Jurnalis Warga di ruang kerja Bupati, Selasa (21/4/2026), membahas transparansi anggaran, penanganan pascabencana, serta penguatan layanan publik inklusif. |
Di sisi lain, Kepala Dinas Perkim, Fadli Abdullah, menyampaikan rencana pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana di sejumlah titik, termasuk di Desa Krueng Simpo. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari pemulihan pascabencana yang berkelanjutan.
Kepala BPBD Bireuen, Marwan, bersama Plt. Kepala Dinas Sosial, Alfian, menambahkan bahwa proses verifikasi data penerima bantuan terus dilakukan secara berjenjang guna memastikan ketepatan sasaran.
Bupati Mukhlis dalam kesempatan itu menyatakan bahwa kritik dari masyarakat sipil merupakan bagian penting dalam memperkuat kinerja pemerintah. Ia juga menyambut baik usulan pembentukan Unit Pelayanan Pengaduan Publik (UP3) guna mempermudah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah berkomitmen mempercepat penyelesaian regulasi terkait disabilitas serta meningkatkan layanan administrasi kependudukan melalui program jemput bola bagi warga terdampak.
Audiensi tersebut ditutup dengan kesepahaman untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Redaksi : Ipul pedank laut
